Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai menyiapkan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2027 yang akan berlangsung di 112 desa.
Dana tersebut dirancang untuk membiayai seluruh tahapan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan panitia, hingga proses pemungutan suara di masing-masing wilayah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bandung Barat, Dudi Supriadi, menjelaskan bahwa usulan anggaran itu diajukan demi menjamin kelancaran pesta demokrasi di tingkat desa. Dengan jumlah pemilih yang diperkirakan melampaui 900 ribu orang, kebutuhan biaya dinilai cukup besar.
“Anggaran itu kami siapkan agar setiap tahapan Pilkades dapat berjalan tertib dan lancar,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, besaran dana tersebut disesuaikan dengan luasnya cakupan pelaksanaan yang melibatkan ratusan desa serta jumlah pemilih yang signifikan. Anggaran akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyediaan logistik, operasional panitia, hingga dukungan pengamanan selama proses berlangsung.
Selain fokus pada persiapan teknis, DPMD juga mulai menelaah kemungkinan penerapan sistem pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, penerapannya tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh desa. Menurut Dudi, penggunaan e-voting akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur serta kemampuan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Daerah yang dinilai siap dari sisi sarana dan sumber daya manusia akan menjadi prioritas. Sementara yang belum siap tetap menggunakan metode manual,” jelasnya.
Saat ini, kajian terkait e-voting masih terus dilakukan, terutama menyangkut kesiapan teknologi dan tingkat literasi digital masyarakat desa.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Bandung Barat juga tengah menyusun regulasi baru berupa Peraturan Bupati. Aturan ini diperlukan sebagai penyesuaian dari regulasi sebelumnya yang masih mengacu pada sistem konvensional.
Di sisi lain, terkait potensi kerawanan, pihaknya berencana melakukan pemetaan konflik menjelang pelaksanaan Pilkades. Kendati demikian, koordinasi dengan berbagai pihak sudah mulai dilakukan sejak dini guna menjaga situasi tetap kondusif.
“Pemetaan konflik kemungkinan dilakukan pada awal 2027. Harapannya seluruh elemen masyarakat bisa bersama menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.
