Kunjungan Anggota DPR RI Komisi II, Ahmad Heryawan, ke Kabupaten Bandung Barat membawa pesan penting tentang arah pembangunan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bandung Barat, Aher menekankan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru membebani masyarakat maupun menghambat dunia usaha.
Menurutnya, kenaikan pajak yang tidak disiapkan secara matang berisiko menekan pertumbuhan investasi di daerah. Jika investasi melambat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas, mulai dari berkurangnya lapangan pekerjaan hingga melambatnya pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Karena itu, pendekatan yang lebih cerdas dan terukur dinilai menjadi solusi yang lebih tepat bagi daerah berkembang seperti Bandung Barat.
Aher mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, serta digitalisasi sistem pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai mampu meminimalkan kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih tertata, potensi PAD dapat dimaksimalkan tanpa harus menambah beban baru bagi warga.
Bagi masyarakat, arah kebijakan seperti ini memiliki dampak yang nyata. Ketika pendapatan daerah meningkat melalui sistem yang sehat, ruang pembangunan akan semakin terbuka. Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi warga.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhamad Mahdi, menegaskan bahwa DPRD siap menindaklanjuti berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah. DPRD memandang efisiensi anggaran dan penguatan sistem pendapatan sebagai langkah penting agar pertumbuhan PAD berjalan sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut juga menunjukkan bagaimana DPRD Kabupaten Bandung Barat terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada angka pendapatan daerah, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan keseimbangan antara investasi, pelayanan publik, dan tata kelola yang baik, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih merata serta memberi manfaat jangka panjang bagi warga Bandung Barat.
