Para pengemudi ojek online di Kabupaten Bandung Barat kembali menyuarakan aspirasi terkait kelanjutan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya telah menjadi bagian dari kesepakatan bersama.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha, mendorong agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Menurutnya, kesepakatan yang telah dibangun perlu memiliki kejelasan proses dan tindak lanjut agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh para pengemudi.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta Dinas Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan segera melakukan koordinasi serta validasi data para pengemudi yang menjadi sasaran program. Langkah tersebut penting untuk memastikan data penerima akurat sekaligus menghindari persoalan administratif yang dapat menghambat proses realisasi.
Bagi para pengemudi ojek online, perlindungan jaminan sosial bukan sekadar program administratif. Aktivitas mereka yang setiap hari berada di jalan memiliki risiko kerja yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam menghadapi kecelakaan kerja maupun kondisi lain yang dapat berdampak pada penghasilan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.
Karena itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar proses koordinasi dan validasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian mengenai mekanisme, data penerima, serta tahapan realisasi menjadi penting agar para driver memperoleh kejelasan mengenai hak perlindungan yang diperjuangkan.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut program tersebut, sehingga aspirasi para pengemudi ojek online dapat memperoleh penyelesaian yang jelas dan terukur.
