DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Komisi III mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan lebih merata dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran 2026 bersama jajaran perangkat daerah mitra kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, S.IP., M.M., memimpin pembahasan yang turut membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan penerangan jalan umum.
Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Deni Setiawan, menekankan agar perbaikan jalan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dilakukan secara lebih merata berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Padalarang menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena tingginya aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan.
Kondisi jalan yang menanggung beban lalu lintas tinggi membutuhkan penanganan yang terencana agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. Infrastruktur jalan yang baik juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, akses menuju fasilitas publik, serta konektivitas antarwilayah.
Selain jalan, penerangan juga menjadi perhatian. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ayi Sudrajat, mendorong percepatan dan pemerataan penerangan jalan di berbagai wilayah Bandung Barat. Penerangan yang memadai diharapkan dapat membantu meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus mengurangi risiko kecelakaan saat berkendara pada malam hari.
DPRD Kabupaten Bandung Barat juga melihat pentingnya mengantisipasi perkembangan mobilitas di kawasan yang terus tumbuh seperti Padalarang. Perencanaan infrastruktur perlu dilakukan sejak awal agar pertumbuhan aktivitas dan lalu lintas dapat diimbangi dengan kesiapan jalan, akses alternatif, serta fasilitas pendukung lainnya.
Masukan masyarakat mengenai kebutuhan akses baru dan pengembangan jaringan jalan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang. Setiap rencana pembangunan tentu perlu dikaji dari sisi kebutuhan, tata ruang, kesiapan lahan, pembiayaan, serta kewenangan masing-masing pihak.
Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memperhitungkan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat ke depan.
Dengan perencanaan yang lebih merata dan antisipatif, pembangunan jalan dan penerangan diharapkan dapat mendukung mobilitas, keselamatan, aktivitas ekonomi, serta kualitas kehidupan masyarakat Bandung Barat.
